El Salvador baru-baru ini menjadi sorotan dunia setelah Kongres negara tersebut dengan cepat menyetujui amandemen pada undang-undang bitcoin. Amandemen ini diusulkan oleh Presiden Nayib Bukele untuk memenuhi kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Langkah ini diambil setelah bulan Desember lalu, pemerintah El Salvador menandatangani perjanjian pinjaman senilai $1,4 miliar dengan IMF, yang mengharuskan negara tersebut untuk merampingkan adopsi bitcoin dalam ekonomi mereka.
Undang-undang baru ini menandai perubahan signifikan karena sebelumnya, El Salvador menjadi negara pertama yang menjadikan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada tahun 2021, berdampingan dengan dolar AS. Keputusan berani ini mengundang perhatian global dan meningkatkan profil Bukele sebagai salah satu pendukung bitcoin terkemuka.
Sebelum pemungutan suara, Elisa Rosales, anggota legislatif dari partai yang berkuasa, Partai Ide Baru (Nuevas Ideas), menyatakan pentingnya reformasi ini untuk menjamin “keberlangsungan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah” serta untuk memudahkan “implementasi praktis” dari cryptocurrency tersebut. Penekanan pada penerimaan bitcoin yang bersifat sukarela untuk sektor swasta menjadi fokus utama dari amandemen tersebut.
Reformasi ini disetujui dengan suara mayoritas, 55 suara pro dan hanya dua suara menolak. Dengan didominasi oleh anggota partai Bukele, Kongres El Salvador menunjukkan kesatuan dalam menanggapi tuntutan IMF tersebut. Namun, langkah ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai masa depan bitcoin di negara tersebut, terutama terkait dengan potensi perubahan kebijakan dan implikasi ekonomi yang lebih luas.
Sebelumnya, IMF mengingatkan pemerintah El Salvador untuk membatasi keterpaparan mereka terhadap bitcoin, yang telah menjadi perhatian utama karena volatilitasnya yang tinggi. IMF secara jelas menyarankan agar penerimaan bitcoin dijadikan sukarela, membantu meredakan kekhawatiran mengenai dampak potensial dari adopsi cryptocurrency dalam ekonomi domestik.
Selain itu, pemerintah Bukele tetap berkomitmen untuk menambah cadangan bitcoin mereka meskipun telah ada penyesuaian kebijakan akibat perjanjian dengan IMF. Hal ini menunjukkan bahwa meski terdapat perubahan dalam regulatory framework, pemerintah tidak sepenuhnya menarik diri dari investasi di bitcoin.
Bitcoin telah mengalami lonjakan nilai yang signifikan sejak pemilihan Presiden Donald Trump dan harapan akan kebijakan cryptocurrency yang lebih ramah di AS. Dengan latar belakang ini, langkah El Salvador dapat menjadi preseden yang menarik untuk negara-negara lain dalam hal adopsi cryptocurrency secara resmi.
Dari perspektif investor dan pelaku pasar, perubahan kebijakan ini dapat mempengaruhi bagaimana bitcoin diperdagangkan dan diterima dalam transaksi sehari-hari. Meskipun kehadiran bitcoin di El Salvador masih berada dalam status sebagai alat pembayaran, implikasi dari kebijakan ini memberikan pandangan baru mengenai potensi cryptocurrency dalam ekonomi global.
Bagi banyak pihak, terutama para pengguna dan investor bitcoin, perkembangan ini adalah sinyal penting yang menunjukkan bagaimana pemerintah dapat beradaptasi dengan keinginan pasar sekaligus memenuhi persyaratan lembaga internasional. Dengan langkah-langkah yang diambil oleh El Salvador, dunia akan semakin menanti bagaimana negara ini akan mengelola adopsi bitcoin di masa depan.
