Presiden Prabowo Pangkas APBN & APBD Rp 306,69 Triliun: Efisiensi Diterapkan!

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi presiden yang mengharuskan efisiensi dalam penggunaan anggaran, baik di APBN maupun APBD. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Presiden menggarisbawahi pentingnya langkah efisiensi ini sebagai respons terhadap tantangan ekonomi yang tidak menentu. Hal ini dirancang untuk memangkas total belanja senilai Rp 306,69 triliun yang dinilai sebagai pengeluaran non-prioritas.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyebutkan bahwa tujuan efisiensi ini adalah untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan anggaran. "Belanja negara harus ditingkatkan efisiensinya di semua bidang," ungkap Deni pada konferensi pers. Ia menambahkan bahwa langkah ini diambil guna mengurangi pemborosan anggaran yang tidak mendukung prioritas pemerintah.

Dalam upaya mencapai efisiensi anggaran tersebut, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan:

1. Identifikasi Anggaran: Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja yang kemudian disampaikan kepada mitra komisi masing-masing di DPR untuk mendapatkan blokir anggaran yang akan dilakukan efisiensi.

2. Pengajuan Anggaran: Anggaran yang telah disetujui untuk dilakukan efisiensi diajukan ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari. Dalam proses ini, rincian tentang bagaimana anggaran yang dipangkas akan digunakan untuk program yang lebih mendukung kesejahteraan masyarakat harus dicantumkan dengan jelas.

3. Pengelolaan Anggaran yang Tepat: Deni menjelaskan bahwa efisiensi tidak memerlukan pengajuan APBN perubahan, sehingga prosesnya menjadi lebih sederhana dan cepat. "Kita tidak mengubah apapun. Ini hal positif, publik pasti mendukung, karena kita memang perlu mengefisienkan anggaran kita," kata Deni.

4. Fokus pada Program Sosial: Sebagian dari anggaran yang akan dipangkas diarahkan untuk mendukung program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Deni menekankan bahwa efisiensi anggaran ini diharapkan berdampak positif terhadap usaha pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi sosial yang kian beragam. "Dengan efisiensi ini, kita berharap dapat lebih fokus pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," tambahnya.

Presiden Prabowo, dalam keterangan tertulisnya, menegaskan bahwa langkah efisiensi ini bukan hanya sekedar pembatasan anggaran, tetapi sebuah upaya strategis untuk menciptakan anggaran yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. "Kitabisa mempersiapkan APBN sebagai alat pemerintah untuk mewaspadai berbagai tantangan ke depan yang tidak menentu," ujarnya.

Dengan pengurangan belanja negara yang berjumlah Rp 306,69 triliun, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan dan memprioritaskan pengeluaran yang lebih mendesak dan produktif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara sekaligus menanggulangi ketidakpastian yang dihadapi dalam konteks ekonomi global saat ini.

Walaupun Deni tidak menjelaskan secara jelas risiko yang dihadapi yang mendasari penghematan ini, namun fokus pada efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pemerintah telah menggarisbawahi pentingnya efisiensi agar anggaran dapat digunakan secara lebih optimal, sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.