Pemerintah Indonesia tengah menggagas pembentukan lembaga simpan pinjam khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI), yang diharapkan dapat memberikan akses pendanaan lebih baik dan lebih terjangkau. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini, menjadikannya sebagai sebuah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan finansial pekerja migran yang kerap kali menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh modal.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa lembaga simpan pinjam untuk PMI ini akan menjadi alternatif dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini telah disalurkan oleh sejumlah bank di Indonesia. “Saat ini terdapat perbankan yang menyalurkan KUR PMI yang tentunya berbeda dengan produk simpan pinjam bagi pekerja migran yang akan digagas oleh pemerintah,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan. Hal ini menegaskan bahwa lembaga simpan pinjam ini dirancang khusus untuk memastikan lembaga tersebut mampu menjawab kebutuhan unik para PMI.
Menurut Dian, KUR PMI saat ini lebih fokus pada pembiayaan untuk calon PMI serta pekerja magang luar negeri guna memenuhi biaya penempatan ke negara tujuan. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi KUR PMI mencapai Rp33,45 miliar yang berhasil menjangkau 1.330 debitur hingga 31 Oktober 2024. Angka ini menunjukkan adanya permintaan yang signifikan bagi pembiayaan di kalangan pekerja migran.
Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, menambahkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan dana maksimal hingga Rp20 triliun untuk mendukung akses modal bagi pekerja migran dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia menjelaskan, skema pendanaan ini akan menggunakan konsep Pendanaan Nasional Madani (PNM) Mekaar dari Kementerian BUMN sebagai model yang dijadikan acuan.
“Banyak penanganan yang sedang dirancang, termasuk untuk menciptakan semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan negara. Melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi, kami akan menambah jumlahnya,” muda Muhaimin kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor.
Terkait dengan persiapan bagi pekerja migran dan calon pekerja migran, Muhaimin menegaskan bahwa program pinjaman murah ini sangat diperlukan. “Pekerja migran membutuhkan uang untuk berbagai keperluan, mulai dari pelatihan kerja, ongkos keberangkatan, hingga dokumen administratif,” tambahnya. Untuk itu, pemerintah berkomitmen memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah dalam upaya meringankan beban mereka.
Dengan adanya model simpan pinjam ini, diharapkan para pekerja migran dapat mengakses dana dengan lebih mudah dan dengan biaya yang minim. Ini merupakan langkah penting mengingat pekerja migran kerap kali harus mengandalkan pinjaman dari pihak ketiga dengan bunga yang tinggi.
OJK dan kementerian terkait akan terus berkolaborasi untuk merumuskan dan melaksanakan rencana ini agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pekerja migran. Rencana ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan akses pendanaan yang lebih baik bagi PMI, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para pekerja migran serta keluarganya di tanah air.
Keberhasilan lembaga simpan pinjam ini bisa jadi akan menjadi model untuk inisiatif-inisiatif serupa di masa depan. Melalui dukungan yang kuat dan kolaborasi lintas sektoral, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi para pekerja migran, yang merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia.
