Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena penggunaan layanan pembayaran cicilan seperti Paylater semakin menjamur di masyarakat Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi dan penetrasi internet yang terus meningkat, produk keuangan ini menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang menarik bagi konsumen, terutama generasi muda. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko dan tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam pengelolaan keuangan pribadi.
Salah satu contoh yang patut dicermati adalah kisah Tika dalam film “Paylater” yang telah menjadi contoh nyata dari dampak negatif penggunaan fasilitas ini. Dalam cerita tersebut, Tika sangat antusias berbelanja dengan menggunakan Paylater meski tanpa pendapatan tetap. Alhasil, kebiasaan konsumtifnya membawa konsekuensi serius, yakni terjerat utang dan terpaksa menghadapi penagih utang yang datang ke rumah dan kantornya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Paylater menawarkan kenyamanan, penggunaannya yang tidak bijak dapat menghancurkan masa depan finansial seseorang.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 87% rumah tangga di Indonesia pernah mengakses internet, meningkat dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang memiliki akses ke layanan online yang menawarkan kemudahan berbelanja dan memperkenalkan metode pembayaran seperti Paylater. Dalam laporan We Are Social, masyarakat Indonesia menempati urutan ke-14 dalam penggunaan internet untuk belanja, mencapai 56%.
Dengan perkembangan ini, generasi muda yang terbiasa dengan teknologi cenderung memilih metode pembayaran yang cepat dan praktis. Laporan dari Kredivo dan KataData menyebutkan bahwa 70,5% konsumen menggunakan Paylater saat berbelanja daring. Ini menunjukkan bahwa meskipun produk ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, pengguna harus waspada agar tidak terjerumus ke dalam utang yang lebih dalam.
Namun, ada sisi positif dari penggunaan Paylater jika digunakan dengan bijak. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki akses pendanaan dari lembaga perbankan dapat menggunakan Paylater sebagai alternatif. Dengan pengelolaan arus kas yang baik, mereka dapat memperluas usaha tanpa terjebak dalam utang yang tidak terkelola.
Di sisi lain, semakin meningkatnya penggunaan Paylater juga mulai menimbulkan masalah serius. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan pembiayaan Paylater yang signifikan, yang mencapai Rp8,59 triliun dengan Non-Performing Finance (NPF) sebesar 2,92%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak konsumen yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan faktor ketidakpastian ekonomi turut berkontribusi terhadap situasi ini.
Untuk mencegah dampak negatif dari penggunaannya, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat. Program sosialisasi dan kurikulum pendidikan yang mencakup literasi keuangan perlu diperkenalkan sejak dini agar masyarakat dapat memahami betul tentang manajemen keuangan, investasi, dan utang.
Kedua, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) harus meningkatkan tanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan. Mereka perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik saat memproses pengajuan Paylater. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahwa Paylater adalah utang yang harus dibayar juga sangat penting.
Keempat, pengaturan hukum yang jelas mengenai Paylater perlu dikembangkan. Regulator harus mempertimbangkan pembuatan payung hukum yang mampu menjangkau seluruh sektor jasa keuangan terkait Paylater. Dengan melakukan hal ini, diharapkan penggunaan Paylater bisa diatur sedemikian rupa agar mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menjerat masyarakat dalam utang yang berlebihan.
Fenomena Paylater memang menawarkan sinergi antara kemudahan dan risiko. Kesadaran dan edukasi konsumen menjadi kunci dalam memanfaatkan fasilitas ini agar dapat berkontribusi positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Melalui langkah-langkah yang komprehensif, diharapkan keberadaan Paylater dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045.
