Sistem Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), semakin mengukuhkan posisi sebagai pelopor transparansi informasi publik lewat platform Bhumi. Sejak diluncurkan pada tahun 2012, Bhumi ATR/BPN telah memberikan akses data geospasial yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Belum lama ini, platform ini mendapat apresiasi internasional dalam pertemuan para ahli geospasial yang diselenggarakan di Bali, menandakan keberhasilan dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon Panggabean, dalam pernyataannya mengatakan, “Kami ingin masyarakat dapat dengan mudah mengakses peta yang interaktif, alat pencarian lokasi, dan informasi geospasial.” Keberadaan Bhumi ATR/BPN merupakan langkah konkret untuk memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang bertujuan untuk memberikan akses informasi secara transparan kepada seluruh masyarakat.
Berikut adalah beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh Bhumi ATR/BPN:
- Peta Interaktif: Masyarakat dapat mengakses peta yang memungkinkan mereka untuk memahami tata ruang dan memposisikan lahan berdasarkan sertifikat yang dimiliki.
- Cek Sertifikat Tanah: Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memverifikasi posisi dan bentuk tanah mereka sesuai data yang ada di sertifikat.
- Zona Nilai Tanah: Informasi mengenai rentang nilai tanah di lokasi tertentu dapat diakses, membantu masyarakat untuk memahami nilai ekonomi tanah yang dimiliki.
- Lapor Ketidaksesuaian Data: Jika ditemukan perbedaan data, masyarakat dapat melapor langsung ke Kantor Pertanahan atau melalui media sosial #TanyaATRBPN.
Menurut Panggabean, platform ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi berbagai pihak seperti profesional, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Akses yang lebih baik terhadap data spasial membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat di bidang tata ruang dan pertanahan.
Pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan Bhumi ATR/BPN dalam menetapkan pajak-pajak yang berkaitan dengan tanah, sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan.
“Bhumi ini sudah menjadi alat yang penting bagi kami untuk memantau dan mengevaluasi kinerja kami,” ungkap Panggabean. Ia menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memanfaatkan platform ini dan memberikan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut.
Bhumi ATR/BPN tidak hanya sekadar alat informatif, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan informasi pertanahan semakin diperkuat.
Apresiasi yang diterima di tingkat internasional menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Ini menjadi langkah signifikan dalam pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ke depan, diharapkan lebih banyak inovasi dan peningkatan fitur pada platform ini untuk semakin memudahkan akses informasi yang krusial bagi setiap individu yang mengelola tanah di Indonesia.
