Program bantuan sosial (bansos) yang digelar pemerintah bertujuan untuk mendukung masyarakat terdampak, terutama kalangan kurang mampu. Namun, tidak semua pendaftar berhasil menerima bantuan yang diperlukan. Penolakan pendaftaran bansos seringkali meninggalkan pertanyaan bagi mereka yang mendaftar, terutama jika tidak ada kejelasan tentang alasan penolakan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami berbagai penyebab di balik penolakan pendaftaran bansos serta solusi yang dapat diambil oleh para pendaftar.
Ada beberapa penyebab umum mengapa pendaftaran bansos dapat ditolak. Pertama, alasan administratif menjadi salah satu faktor utama. Dalam hal ini, calon penerima harus memenuhi syarat usia, di mana pendaftar yang berusia di bawah 17 tahun tidak dapat terdaftar. Selain itu, adanya nomor kartu keluarga (KK) yang duplikat juga dapat berakibat pada penghapusan nama pendaftar. Jika KK tersebut terdaftar dengan NIK berbeda, salah satu dari mereka akan dihapus dari daftar penerima. Pekerjaan pendaftar juga menjadi perhatian, di mana mereka yang berasal dari profesi tertentu, seperti anggota legislatif atau aparat hukum, dianggap tidak layak untuk menerima bantuan.
Kedua, potensi atau status status sebelumnya juga memainkan peran penting. Pendaftar dengan alamat yang dianggap tidak lengkap oleh PT Pos Indonesia dapat mengalami penolakan. Lebih jauh, jika terdapat laporan bahwa pendaftar telah pindah atau telah meninggal, mereka pun akan dihapus dari daftar penerima. Hal ini ditambah dengan pengalaman gagal salur bantuan sebelumnya oleh PT Pos, yang membuat pendaftar tidak bisa menerima bantuan pada tahap berikutnya.
Ketiga, pada kondisi tertentu, pendaftar sudah terdaftar sebagai penerima manfaat dari program lain. Jika sudah mendapatkan dukungan dari Program Keluarga Harapan atau bantuan sosial serupa misalnya, ini dapat menjadi alasan penolakan pendaftaran. Beberapa program lain yang memungkinkan terjadinya penolakan antara lain adalah Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai, dan berbagai jenis bantuan provinsi atau kabupaten yang lain.
Berhadapan dengan kenyataan bahwa pendaftaran bansos ditolak, penting bagi pendaftar untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil sebagai solusi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:
Periksa Kembali Data Diri: Pendaftar perlu memastikan bahwa semua data yang dimasukkan benar sesuai dengan sistem pemerintah, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor KK. Jika ada kesalahan, segera lakukan perbaikan di kantor kelurahan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat.
Cek Status Penerimaan di DTKS: Pendaftar bisa memeriksa status keanggotaan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui laman resmi Kementerian Sosial atau aplikasi Cek Bansos. Jika belum terdaftar, mereka disarankan untuk mengajukan permohonan agar terdaftar dalam DTKS melalui kelurahan atau dinas sosial setempat.
Ajukan Banding atau Permohonan Ulang: Jika pendaftar merasa telah memenuhi syarat tetapi tetap ditolak, mereka dapat mengajukan banding atau melakukan permohonan ulang sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- Konsultasi dengan Dinas Sosial: Apabila ada keraguan terkait alasan penolakan, pendaftar perlu menghubungi dinas sosial atau perangkat desa setempat untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang lebih jelas dan akurat.
Dengan memahami alasan penolakan dan langkah-langkah yang dapat diambil, diharapkan masyarakat bisa lebih siap dan bijak dalam pendaftaran bantuan sosial. Pemerintah terus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan keakuratan data dalam program bansos agar bantuan dapat tepat sasaran.
